Golkar Tak Akan Boikot Sri Mulyani

Berita Utama

13 Maret 2010

Golkar Tak Akan Boikot Sri Mulyani

JAKARTA- Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan, partainya tidak akan memboikot kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani di rapat-rapat DPR. ”Partai Golkar tidak akan memboikot, karena bagaimanapun beliau tetap menteri yang sah,” kata Ical, sapaan akrab Aburizal, sebelum menghadiri Diklat Penyegaran Kader Penggerak Partai Golkar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (12/3).

Meski demikian, Ical berharap rekomendasi Pansus Angket Century segera ditindaklanjuti pemerintah,   dan penegak hukum memproses dugaan tindak pidana. Mengenai desakan agar DPR mengajukan hak menyatakan pendapat terkait hasil rekomendasi pansus, dia menegaskan bahwa partainya belum memutuskan hal tersebut. ”Kasus Century ini sudah bukan lagi dalam ranah politik, tetapi ranah hukum,” kata Ical.

Demikian pula soal wacana pemakzulan Wapres Boediono ke Mahkamah Konstitusi (MK), ia menyatakan hal itu belum bisa dilakukan. Sebab, kebijakan bailout Bank Century dilakukan saat Boediono menjabat sebagai Gubernur BI.

Di sisi lain, wacana pemboikotan terhadap Sri Mulyani dinilai sebagai sikap tidak kesatria lembaga legislatiif. Selain itu, pemboikotan justru merugikan semua pihak.

 Menurut pengamat politik dari LIPI Syamsudin Haris, kasus skandal Bank Century mestinya diselesaikan secara gentlemen antara lembaga eksekutif dan legislatif. 

”Pemboikotan terhadap Sri Mulyani tidak tepat. Sebab, yang bersangkutan tidak hanya mewakili posisinya sebagai menkeu, tapi juga mewakili pemerintah,” katanya dalam diskusi bertema ”Hubungan Pemerintahan dengan Parlemen Pasca Hak Angket Century” di Gedung DPD Senayan Jakarta, Jumat (12/3).

Dia mengingatkan, konteks kehadiran Sri Mulyani di DPR adalah untuk bertemu dengan Badan Anggaran DPR guna membahas APBN Perubahan 2010. ”Kita tahu, bila APBN terhambat, yang terkena dampaknya adalah kita semua,” tambahnya.

Jadi, lanjut Syamsudin Haris, dampaknya bukan hanya ke eksekutif, melainkan juga ke lembaga legislatif dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, termasuk pemerintahan daerah. Sebab, sebagian sumber dana pemda, yaitu APBD, berasal dari APBN. ”Malahan, 30% Dana Alokasi Umum (DAU) berasal dari APBN.”

Di tempat yang sama, mantan pimpinan Pansus Angket Bank Century Mahfudz Siddiq mengatakan, wacana boikot Sri Mulyani adalah isu pinggiran. Sebab, bisa benar-benar terjadi dan bisa juga tidak terjadi.

”Kalau konteks pemboikotan itu pada pembahasan APBN-P 2010, itu adalah satu hal yang harus dikritisi bersama. Apakah memang urgen ada pembahasan APBN-P. Sebab, skema APBN-P adalah skema akal-akalan saja,” tandasnya.

Mahfudz menambahkan, dalam ABPN-P isinya ”hanya” bagaimana mengoptimalkan dana-dana yang bisa dioptimalkan. ”Jadi, kalaupun ada proses boikot pembahasan APBN-P, menurut saya itu juga tidak terlalu signifikan,” tambahnya.

Menurutnya, hubungan antara DPR dan Menkeu Sri Mulyani merupakan hubungan institusional. Pada prinsipnya, jangan sampai hubungan kemitraan DPR dan Kementerian Keuangan terganggu. Kalau memang hanya memunculkan ketegangan, pemerintah sebaiknya mengalah.
Kehilangan Momentum Direktur Indef Ikhsan Mojo menegaskan, kasus Century telah kehilangan momentum dari sisi pengungkapan kasus Bank Century. Selain itu, bila ditarik ke kerangka politik, DPR dinilainya sudah masuk ke dalam game politik yang dimainkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

”Jangan terlalu berharap banyak pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti masalah ini. Sebab dari berbagai kasus Bank Century yang terungkap dari pansus, lebih banyak tindak kejahatan di bidang perbankan,” tuturnya.

Dikatakannya, pemboikotan yang akan dilakukan terhadap Sri Mulyani dalam rapat-rapai DPR, termasuk dalam pembahasan RAPBN, akan berdampak buruk bagi APBD. Adapun menurut anggota DPD dari Provinsi Gorontalo Elnino M Husein Mohi, wacana pemboikotan terhadap Sri Mulyani berpengaruh luas di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Selain itu, jika pembahasan tentang APBN terhambat, maka akan sangat berpengaruh kepada APBD.

”Ada begitu banyak kepentingan rakyat di APBN yang akan dibahas oleh DPR. Kalau DPR akan memboikot kehadiran dan rapat dengan Sri Mulyani hanya karena persoalan politik Century, maka yang menanggung akibat terbesar adalah daerah,” ujarnya.

Oleh karena itu dia meminta agar proses politik Century dengan APBN tidak dicampuradukkan. Pengamat politik Lembaga Survei (LSI) Burhanudin Muhtadi menilai, aksi boikot PDI Perjuangan terhadap Sri Mulyani bisa jadi bumerang. ”Publik malah bisa bersimpati ke Sri Mulyani yang terkesan dikuya-kuya anggota DPR,” ujar Burhan, panggilan akrab direktur LSI itu.

Apalagi, lanjutnya, Sri Mulyani akan datang ke DPR untuk menyampaikan agenda yang sangat penting bagi rakyat, yakni APBN-P. ”Jika DPR boikot, maka dana terancam tidak bisa dikucurkan untuk kepentingan pembangunan,” tambahnya.

Perseteruan yang meruncing juga meresahkan dunia usaha. Rencana boikot itu kekanak-kanakan. Masyarakat akan semakin sinis pada DPR yang dianggap lebih mementingkan urusan politik ketimbang rakyat. Apalagi belum ada keputusan hukum yang menunjukkan siap yang bersalah dalam kasus Century. ”Opsi C juga tidak menyebut rekomendasi untuk memboikot Sri Mulyani,” ujar Burhan. (H28,K32,di,dtc-65,49)