Politik setelah Angket Century

Berita Utama

04 Maret 2010

ANALISIS

• Oleh TA Legowo

RAPAT pleno DPR 3 Maret 2010 telah mengakhiri kasus bailout Bank Century. Tetapi, pelaksanaan hak angket DPR ini tidak berarti telah menyelesaikan semua masalah yang diakibatkan kasus tersebut. Salah satu masalah penting adalah efek politik bagi kinerja pemerintahan di masa mendatang.
Masalah ini penting untuk ditanggapi, karena keputusan pleno DPR telah meninggalkan pelajaran politik yang tidak mudah dilupakan publik. Selain itu, akan memberi pengaruh pada kualitas kinerja
pemerintahan hasil Pemilu 2009 pada tahun-tahun mendatang.
Cara kerja DPR dalam menangani kasus Bank Century jelas telah memberi makna untuk pendalaman demokrasi (democratic deepening) di Indonesia. Aspek internal dari makna ini membuktikan bahwa DPR yang dikendalikan oleh fraksi-fraksi dan di bawah bayang-bayang executive heavy ternyata dapat bekerja secara demokratis.
Nilai demokrasi yang dipantulkan darinya merujuk kepada: pertama, otonomi fraksi yang dapat tegak hanya di atas dasar data dan informasi yang lengkap dan kuat. Otonomi seperti ini telah menghasilkan keberagaman sikap dan pendirian politik dari fraksi-fraksi di DPR. Dengan cara ini, masyarakat pun disuguhi pilihan yang beragam untuk memberikan dukungan.
Kedua, otonomi ini semacam itu telah memfungsikan mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan perwakilan RI. Ini terutama dinyatakan dalam perbedaan pendirian di antara fraksi-fraksi dari kekuatan koalisi partai pemerintahan SBY-Budiono. Berfungsinya mekanisme saling awas dan mengimbangi ini bisa jadi merupakan pertanda  berakhirnya dominasi satu lembaga negara atas lembaga-lembaga negara lainnya, entah itu executive heavy atau legislative heavy, atau bahkan judiciary heavy.
Tetapi, fenomena positif bagi kemajuan demokrasi Indonesia itu dapat terjadi karena dilangsungkan dalam atau di bawah pengawasan rakyat. Pengawasan rakyat yang  bersifat menasional dan berlangsung secara intensif telah berkembang menjadi kekuatan eksternal  yang secara langsung maupun tidak langsung memberi tekanan politis terhadap konsistensi dan kedalaman kinerja para wakil rakyat dan fraksi-fraksi di DPR terhadap skandal Bank Century.
Bagi fraksi maupun anggota Dewan, sikap konsisten dan kedalaman kinerja yang ditampilkan disikapi sebagai investasi politik jangka panjang di hadapan rakyat Indonesia. Ini dapat saja dibaca sebagai pragmatisme politik, tetapi sebaliknya juga dapat dimengerti sebagai sikap realistis perwakilan politik yang menyadari bahwa basis dukungan dan legitimasi politik mereka adalah rakyat. Fenomena ini telah membuka hubungan fungsional yang langsung antara wakil rakyat dan rakyat.
Fenomena itu tidak dapat sama sekali mengabaikan peran media massa elektronik maupun cetak yang tidak dapat dipungkiri telah memainkan peran krusial yang memediasi dan mendekatkan (apa yang dilakukan) wakil rakyat dengan prinsipal utamanya, yaitu rakyat.
Ini hanya menegaskan bahwa rakyat dan media massa telah menampilkan diri secara sinergik sebagai faktor eksternal yang memaksa DPR dan Pansus Angket Bank Century untuk  bekerja sungguh-sunguh dan konsiten dalam  bersikap.
Kinerja Pemerintahan
Pengawasan masyarakat terlihat telah mempersulit, kalaupun bukan mencegah, praktik politik dagang sapi. Selama ini praktik semacam ini telah mengakibatkan sulitnya penegakan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (clean and responsible government) dalam penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini.
Tawaran dan tekanan politik (carrot and stick politics) dijalankan oleh kekuatan politik SBY untuk diganti dengan perubahan sikap kekuatan-kekuatan politik lain.  Ternyata, politik macam ini  tidak lagi berbuah hasil seperti diharapkan. Bahkan, karena tidak bisa lepas dari liputan media, yang didapat adalah cibiran dan hujatan masyarakat.
Tawaran dan tekanan politik mestinya tidak akan dilakukan jika tidak ada kepentingan khusus, yang bertentangan dengan kepentingan umum, yang harus dibela mati-matian oleh kekuatan politik penguasa. Sebab, politik semacam ini dapat dilakukan oleh kekuatan yang menguasai sumber-sumber politik.
Tidak lagi efektifnya tawaran dan tekanan politik mengirimkan pesan kepada pemerintahan perwakilan yang terbentuk oleh pemilu untuk bekerja dengan baik dan menghasilkan kemaslahatan bagi rakyat banyak. Sebab, hanya pemerintahan semacam ini yang akan didukung oleh rakyat.
Dalam perspektif itu, pelaksanaan angket Bank Century oleh DPR, terlepas dari berbagai kepentingan politik kelompok yang menyertainya, telah mendudukkan DPR pada posisi dan peran yang seharusnya ditempati dan dimainkan dalam berhadap-hadapan dengan pemerintah (eksekutif). Ia adalah pengawas dan pengimbang, bukan ’’pembebek’’ atau pengikut kekuasaan eksekutif.
Jika kembalinya posisi dan peran DPR itu dapat dipertahankan untuk masa-masa mendatang, bukan tidak mungkin ini akan dicatat dalam sejarah modern politik Indonesia sebagai tonggak diawalinya clean and responsible government setelah selama 10 tahun reformasi penegakan hal itu terkesan menemui jalan buntu.
Clean and responsible government juga meniscayakan bahwa semua kebijakan pemerintah harus terbuka untuk ditanggung-gugat. Ini akan terkait bukan hanya terhadap kebijakan pemerintah yang salah dan berefek buruk bagi masyarakat banyak, tetapi juga kebijakan pemerintah yang benar tetapi mudah dimanipulasi atau disalahgunakan, sehingga merugikan masyarakat pada umumnya. 
Dibaca secara terbalik, kebijakan pemerintah yang tidak bisa diperkarakan hanya akan menandai ’’kesewenangan’’ pemerintah yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang bersih.
Politik pascaangket Bank Century yang tergambarkan seperti itu, dalam kacamata positive thinking, akan memberikan penilaian atas kualitas kinerja suatu pemerintahan demokratis, bukan karena keberhasilan melakukan tawaran dan tekanan politik, tetapi karena kemampuan mempertaruhkan kebijakan-kebijakan umumnya untuk ditanggung-gugat oleh perwakilan rakyat. (65)
-Penulis adalah pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)