Berita Utama
03 Maret 2010
- Wacana Perpindahan Ibu Kota
Kota Solo direspons positif oleh Wali Kota Surakarta Joko Widodo (Jokowi). Dia menyatakan, Kota Bengawan siap menjadi ibu kota Jateng. ”Itu keputusan politik antara DPRD Jateng dan gubernur. Kalau Solo dipilih menggantikan Semarang sebagai ibu kota, kami siap,’’ tegasnya, kemarin.
Kesiapan tersebut bisa dilihat dari ketersediaan sarana dan prasana yang memadai. Menurutnya, Solo masih berpeluang untuk dikembangkan sebagai ibu kota provinsi. ”Di Solo ini apa yang tidak ada? Semua kami punya, jadi tidak masalah. Tetapi itu memang tergantung putusan di atas (provinsi-Red),’’ tambahnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Suharto menambahkan, pihaknya tidak ingin banyak berkomentar karena hal tersebut masih dalam tataran wacana. Dia memilih menunggu hingga ada keputusan resmi.
”Karena ini kan belum pasti, nanti malah jadi kontraproduktif. Tetapi mereka yang nantinya memilih Solo pasti juga sudah punya pertimbangan matang, bila memang akan memindahkan ibu kota ke sini. Kalau sudah ada keputusan, kami ndherek mawon (ikut saja),’’ ujarnya.
Sebagaimana diberitakan kemarin, Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Jateng 2009-2029 membuka peluang perpindahan ibu kota provinsi dan bandar udara yang kini ada di Kota Semarang.
Panitia Khusus (Pansus) Raperda RTRW Jateng menganggap, dari sisi pengembangan wilayah perkotaan, Solo layak jadi ibu kota Jateng. Namun, Gubernur Bibit Waluyo menganggap dingin wacana tersebut.
‘’Itu ngayawara (mengada-ada-Red). Pemindahan ibu kota bukanlah perkara mudah dan itu menguras energi kita,’’ katanya.
Perhatikan Persyaratan Menurut pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Isharyanto SH MHum, sah-sah saja bila wacana itu hendak direalisasikan. Namun, harus dilihat dulu apakah Solo sudah memenuhi persyaratan menjadi ibu kota provinsi. “Saya kira tidak menyalahi aturan, karena penentuan ibu kota kan menyangkut masalah politik,” jelasnya.
Dia berpendapat, pemindahan ibu kota harus mempertimbangkan beberapa persyaratan, misalnya kesiapan infrastruktur kota tersebut. Hal itu antara lain dapat dilihat dari infrastruktur jalan yang dapat menghubungkannya secara cepat dengan kota-kota lain. “Prasarana wilayah juga harus diperhatikan,” imbuhnya.
Syarat ekonomi, lanjutnya, juga harus mendukung kebutuhan itu. “Konsep ibu kota tidak terbatas sebagai pusat pemerintahan saja, tapi juga pusat perekonomian dan harus ada jaminan perkembangan ke depan,” tambahnya. (J6,K15-65)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar