Berita Utama
20 Februari 2010
Akan Coret RPM Konten Multimedia
JAKARTA- Menkominfo Tifatul Sembiring akhirnya buka suara soal rancangan peraturan menteri (RPM) Konten Multimedia yang ramai diprotes. Tifatul mengaku belum membaca RPM Konten, namun dia memastikan akan mencoret RPM bila melanggar kebebasan pers.
Pernyataan itu disampaikan Tifatul dalam SMS-nya kepada anggota Dewan Pers Uni Lubis. “Kalau isinya mengekang kebebasan berekspresi akan saya coret itu RPM,” tulis Tifatul.
Tifatul juga diterpa isu tidak sedap menyusul teguran Presiden SBY terkait RPM tersebut. Dia akan digantikan oleh kader PKS lainnya yakni Fahri Hamzah, yang juga menjabat sebagai Wasekjen PKS.
Namun itu itu ditepis Fahri. “Nggak benar itu. Siapa yang bilang? Informasi dari mana itu? Kalau ada staf khusus ngomong gitu, pecat saja itu,” kata Fahri dengan nada tinggi saat dikonfirmasi di Gedung DPR.
Mengenai pernyataan Presiden SBY yang mengingatkan agar para menteri terlebih dahulu meminta persetujuannya sebelum berinisiatif mengeluarkan peraturan, dinilai sebagai kewajaran seorang pimpinan kepada jajaran bawahannya.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan teguran yang dilayangkan Presiden kepada Tifatul masih dalam tingkat wajar. “Atasan punya hak untuk menegur bawahan, wajar-wajar saja,” katanya.
Bahkan teguran serupa sering juga ia dapatkan ketika menjabat sebagai Wapres periode 2004-2009. “Itu biasa saja. Seorang atasan salah satu fungsinya adalah memuji dan menegur. Memuji kalau baik menegur kalau salah,” ungkapnya.
Ketua DPP Partai Demokrat Mohammad Djafar Hafsah beranggapan teguran Presiden tersebut sebagai situasi yang biasa saja, bahkan tidak ada muatan politik.
‘’Menteri itu pembantu Presiden, kalau ada apa-apa, dapat saja dikomentari oleh seorang Persiden dalam rapat kabinet atau event-event tertentu. Layaknya atasan dengan bawahan. Tidak ada masalah, tidak intrik,î katanya.(K8,dtc-60)
Pernyataan itu disampaikan Tifatul dalam SMS-nya kepada anggota Dewan Pers Uni Lubis. “Kalau isinya mengekang kebebasan berekspresi akan saya coret itu RPM,” tulis Tifatul.
Tifatul juga diterpa isu tidak sedap menyusul teguran Presiden SBY terkait RPM tersebut. Dia akan digantikan oleh kader PKS lainnya yakni Fahri Hamzah, yang juga menjabat sebagai Wasekjen PKS.
Namun itu itu ditepis Fahri. “Nggak benar itu. Siapa yang bilang? Informasi dari mana itu? Kalau ada staf khusus ngomong gitu, pecat saja itu,” kata Fahri dengan nada tinggi saat dikonfirmasi di Gedung DPR.
Mengenai pernyataan Presiden SBY yang mengingatkan agar para menteri terlebih dahulu meminta persetujuannya sebelum berinisiatif mengeluarkan peraturan, dinilai sebagai kewajaran seorang pimpinan kepada jajaran bawahannya.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan teguran yang dilayangkan Presiden kepada Tifatul masih dalam tingkat wajar. “Atasan punya hak untuk menegur bawahan, wajar-wajar saja,” katanya.
Bahkan teguran serupa sering juga ia dapatkan ketika menjabat sebagai Wapres periode 2004-2009. “Itu biasa saja. Seorang atasan salah satu fungsinya adalah memuji dan menegur. Memuji kalau baik menegur kalau salah,” ungkapnya.
Ketua DPP Partai Demokrat Mohammad Djafar Hafsah beranggapan teguran Presiden tersebut sebagai situasi yang biasa saja, bahkan tidak ada muatan politik.
‘’Menteri itu pembantu Presiden, kalau ada apa-apa, dapat saja dikomentari oleh seorang Persiden dalam rapat kabinet atau event-event tertentu. Layaknya atasan dengan bawahan. Tidak ada masalah, tidak intrik,î katanya.(K8,dtc-60)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar